Berita tentang rekening gendut para aparat pajak di Indonesia belakangan ini membuat integritas para Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu dipertanyakan. Hal ini pun membuktikan bahwa remunerasi yang diberikan kepada para aparat itu tidak memberikan solusi terhadap integritas mereka.
"Faktanya remunerasi yang tinggi tidak berdampak pada perbaikan integritas aparat pajak," ungkap Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari seperti dikutip dari tribunnews, pada Sabtu (25/2).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis. Menurutnya, program yang sudah diberlakukan sejak 2007 seharusnya bisa memperbaiki mental, moral dan produktivitas para PNS namun hal itu gagal.
Banyaknya aparat pajak yang terlibat korupsi walaupun sudah diberi anggaran remunerasi, menurut Politisi Partai Hanura, Fuad Bawazier membuat negara mengalami kerugian ganda. “Bagaimana tidak double ruginya, sudah memberikan gaji plus remunerasi, malah dirugikan dengan penggelapan uang pajak lagi,” ungkap mantan Dirjen Pajak ini seperti dikutip dari jpnn, pada Rabu (29/2).
Fuad menambahkan, pemerintah perlu mengubah sistem pajak yang ada. “Karena itu sudah saatnya mengubah sistem perpajakan kita. Selain itu, sistem reformasi birokrasi harus diperjelas lagi. Jangan hanya sampai di slogan saja," pungkasnya.
Membayar pajak adalah tanggung jawab masyarakat, namun banyaknya kasus penggelapan membuat masyarakat enggan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Untuk itu pemerintah harus segera menuntaskan kasus penggelapan pajak dan melakukan perubahan sistem pajak di Indonesia agar kepercayaan masyarakat pun bisa kembali.
Sumber : jpnn-tribunnews/vn